Anggota DPR RI - Dapil Aceh II

Dr. H. M.
Nasir Djamil, M.Si

Anggota Komisi III DPR RI Bidang Penegakan Hukum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Fraksi PKS - Dapil Aceh II
Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si
Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si
Reses dan aspirasi masyarakat Aceh
Reses dan Aspirasi Masyarakat Aceh
Kegiatan daerah pemilihan Aceh II
Kegiatan Dapil Aceh II
5x
Periode Legislatif
25+
Tahun Pengabdian
III
Komisi DPR RI
Aceh
Daerah Pemilihan
Komisi III DPR RI

Tugas, Fungsi & Mitra Kerja

Komisi III DPR RI saat ini membidangi penegakan hukum. Komisi ini menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran terhadap lembaga penegak hukum, pemberantasan korupsi, tindak pidana narkotika, transaksi keuangan mencurigakan, serta sistem peradilan.

Legislasi Hukum

Membahas dan menyusun RUU di bidang hukum, termasuk KUHP, KUHAP, dan undang-undang terkait penegakan hukum serta reformasi sistem peradilan pidana nasional.

Pengawasan Lembaga Penegak Hukum

Mengawasi kinerja Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BNN, PPATK, serta lembaga peradilan agar berjalan akuntabel, profesional, dan transparan.

Anggaran

Membahas dan menyetujui alokasi anggaran bagi lembaga mitra kerja Komisi III agar penggunaan dana negara tepat sasaran dan efisien.

Reformasi Sistem Peradilan

Mendorong perbaikan sistem peradilan pidana, kepastian hukum, akses keadilan, dan kualitas layanan lembaga penegak hukum.

Pemberantasan Kejahatan Khusus

Mengawal isu pemberantasan korupsi, narkotika, pencucian uang, dan tindak pidana lain yang menjadi perhatian publik.

Aspirasi Konstituen

Menerima, menampung, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penegakan hukum, peradilan, kepolisian, kejaksaan, korupsi, dan narkotika.

Kejagung Kejaksaan Agung
Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia
KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
Setjen MA Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
Setjen MK Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Setjen KY Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
BNN Badan Narkotika Nasional
Prioritas Kerja

Mengawal Penegakan Hukum

Hukum

Pengawasan Penegakan Hukum

Mendorong aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan akuntabel.

Peradilan

Akses Keadilan

Mengawal aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan proses hukum dan layanan peradilan.

Aspirasi

Layanan Konstituen

Menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui sistem tracking.

"Tanpa komunikasi intensif dengan rakyat, khususnya dari daerah pemilihan, tidak mungkin kinerja anggota dewan berjalan maksimal."
- Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si, Anggota DPR RI Komisi III
Layanan Konstituen

Sampaikan Aspirasi Anda

Ada permasalahan terkait penegakan hukum, peradilan, kepolisian, kejaksaan, korupsi, narkotika, atau layanan hukum yang perlu perhatian? Gunakan sistem aspirasi agar laporan memiliki kode tracking dan dapat dipantau.